RENCANA AKSI PROGRAM
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA
DALAM RANGKA MENINDAK LANJUTI HASIL SDKI 2007
- LATAR BELAKANG :
1.Perkembangan Total Fertility Rate (TFR)
dan Contraceptiv Prevalensi Rate (CPR) Provinsi Sulawesi Utara hasil
SDKI Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2007.
Dari hasil SDKI yang dilaksanakan tahun 1997
sampai dengan tahun 2007 nampak adanya peningkatan Total Fertility Rate
(TFR) Provinsi Sulawesi Utara dan disisi lain nampak pula adanya kecendrungan
penurunan Contraceptiv Prevalensi rate (CPR) Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tergambar
dalam grafik berikut ini :
Dari gambaran tersebut nampak jelas bahwa ada
hubungan antara penurunan penurunan Contraseptiv Prevalensi Rate (CPR) dengan peningkatan Total Fertility Rate (TFR).
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 angka
kesertaan berKB di Provinsi Sulawesi Utara cendrung mengalami penurunan yang
ini merupakan salah satu indikator penyebab naiknya TFR di Provinsi Sulawesi
Utara disamping faktor-faktor penyebab lainnya.
2.Capaian Peserta KB baru terhadap PPM PB tahun 2005 sampai dengan tahun 2007
Capaian peserta KB Baru terhadap PPM PB Provinsi Sulawesi Utara tahun
2005 sampai dengan tahun 2007 seperti tergambar pada grafik berikut ini :
Dari grafik tersebut diatas nampak bahwa, walaupun
trend capaian peserta KB baru terhadap PPM peserta KB baru cendrung meningkat
setiap tahunnya, namun demikian sejak
tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 pada akhir tahun anggaran presentase
capaian PB terhadap PPM PB tidak mencapai 100 persen. Dengan kata lain Provinsi
Sulawesi Utara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir capaian PBnya tidak sesuai dengan
PPM PB.
- KERANGKA PIKIR TEORITIS :
1.
Faktor-
faktor yang mempengaruhi TFR
Menurut Davis & Blake, ada tiga tahap proses
reproduksi yaitu, tahap intercourse, tahap conseption dan tahap gestation. Secara
teoritis ada beberapa faktor yang langsung mempengaruhi ketiga tahap itu, yang
disebut variabel intermediate, seperti:
·
Umur
pada saat menikah
·
Proporsi
perempuan yang tidak pernah menikah
·
Lamanya
berstatus kawin
·
Abstinensi
(sukarela dan tidak sukarela)
·
Frekuensi
sanggama
·
Fekunditas
(disengaja dan tidak disengaja)
·
Penggunaan
alat kontrasepsi
·
Kematian
janin (disengaja dan tidak disengaja)
Dalam hal
analisis fertilitas, biasanya juga memperhatikan faktor-faktor :
·
Demografis
-
Jumlah
PUS
-
Lamanya
perkawinan
-
Jumlah
anak yang dilahirkan hidup
·
Sosial Ekonomi
-
Tingkat
pendidikan
-
Ras
-
Pekerjaan
(termasuk pengalaman kerja isteri)
-
Penghasilan/pendapatan
(suami/keluarga)
-
Agama
-
Sikap
terhadap besarnya keluarga
2.
Fenomena implentasi Program KB Nasional
pasca otonomi daerah (Tantangan)
Tidak bisa dipungkiri ( walaupun itu bukan menjadi
satu-satunya faktor yang dapat dijadikan alasan), bahwa sistem otonomi daerah cukup memberikan
dampak pada pelaksanaan program KB di kabupaten/kota, antara lain :
·
SDM
Program berkurang ( dampak mutasi
pegawai)
·
Fasilitas
dan sarana pendukung tidak memadai
·
Dukungan
dana APBD untuk Program KB tidak merata
·
Program
KB tidak menjadi program prioritas Pemda Kabupaten/Kota
·
Atensi
dan Komitmen para stake holder ( eksekutif maupun legislatif) terhadap program
KB yang cendrung menurun
·
Adanya
indikasi a-program KB ( penduduk sebagai sebagai salah satu indikator penentu
pemekaran wialayah maupun alokasi dana)
·
Kelembagaan
Program KB di kabupaten/kota
Disisi lain krisis ekonomi yang akibatnya masih
terasa sampai pada 2005-2006 ikut pula
mempengaruhi sendi-sendi sosial ekonomi yang juga berpengaruh pada kemampuan
pemerintah dalam hal penyediaan alat kontrasepsi dan sarana pendukung lainnya.
3.
Faktor Kunci Keberhasilan Program KB Nasional
Pasca Otonomi Daerah (Peluang )
·
Peraturan
Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
(komitmen nasional)
·
MDGs
dan ICPD (komitmen internasional)
·
Kemitraan
- RENCANA AKSI :
Bertitik tolak pada kenyataan bahwa hasil SDKI
tahun 2007, TFR Provinsi Sulawesi Utara naik dari 2,6 pada SDKI tahun 2002-2003
menjadi 2,8 pada SDKI tahun 2007, maka, maka BKKBN Provinsi Sulwesi Utara
menyadari bahwa perlu ada penanganan yang lebih serius dan terencana menyangkut
implementasi Program KB Nasional secara menyeluruh melalui pemerataan pelayanan
program KB diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan
kesertaan berKB, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1.
Kelompok
PUS Mupar
2.
Penggunaan
alat kontrasepsi ( MKJP)
3.
Kualitas
pelayanan KB ( meminimalisasi kegagalan kontrasepsi maupun komplikasi)
4.
Ketersediaan
alat kontrasepsi
5.
Penundaan
Usia Kawin Pertama
Disamping itu pendekatan Kesejahteraan Keluarga
dan Pemberdayaan Keluarga (UPPKS dan Bina Keluarga) serta sosialisasi program
Posdaya harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menurunkan
angka TFR (faktor sosial ekonomi) .
Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya
bahwa dalam menyiasati pengaruh dari diberlakukannya sistem otonomi daerah yang
berdampak pada hubungan antara SKPD-KB Kabupaten/Kota dengan BKKBN Provinsi,
maka satu-satunya jalan adalah dengan semakin menggiatkan pola kemitraan
melalui kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi, LSOM. termasuk dengan
kabupaten/kota . Dengan pola kemitraan tersebut diharapkan akan membuka
saluran-saluran komunikasi, apakah itu dengan kabupaten/kota itu sendiri, LSOM maupun
masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari program KB Nasional.
Dalam kaitan dengan hal-hal tersebut diatas, BKKBN
Provinsi Sulawesi Utara melakukan rencana aksi Program KB Nasional untuk
menindak lanjuti hasil SDKI tahun 2007 sebagai berikut :
1. Sosialisasi hasil sementara SDKI tahun
2007 sebagai upaya membangkitkan kembali atensi khalayak terhadap program KB di
Provinsi Sulawesi Utara khususnya hubungan antara jumlah penduduk yang besar
dengan daya dukung lingkungan.
2. Melakukan seminar terbatas tentang
Faktor-faktor yang mempengaruhi TFR, kajian tentang meningkatnya TFR Provinsi
Sulawesi Utara dengan pembahas tunggal Drs. Philep Morse Regar, MA dari IPADI
Sulut yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional BKKBN
Provinsi Sulut, beberapa instansi terkait Tingkat Provinsi, dan SKPD
Kabupaten/Kota.
3. Melakukan Seminar Kependudukan dengan
topik Penduduk dan Pembangunan yang sesuai rencana akan mengundang pembicara
dari kalangan demografer Pusat dan lokal.
4. Menggencarkan pelayanan-pelayanan KB melalui
kegiatan momentum seperti :
a. Manunggal KB-Kes
b. KB- PKK melalui kegiatan ” Semarak KB
- PKK ”
c. Bulan Bhakti IBI melalui kegiatan ”
Semarak KB – IBI ”
d. Tentara Manunggal Masuk Desa
e. Bulan Bhakti Gotong Royong
f. Hari Lansia Internasional
g. Momentum-momentum lokal
5.
Membangkitkan kembali
kepedulian para stake holder terhadap
program KB melalui berbagai program kemitraan, yaitu :
a.
Program kemitraan dengan TP-
PKK Provinsi Sulawesi Utara
b.
Program kemitraan dengan Komda
Lansia Provinsi Sulawesi Utara
c.
Program kemitraan dengan
Pengurus Lansia GMIM (Gereja Masehi Injili Minahasa)
d. Program kemitraan dengan BKMT Provinsi
Sulawesi Utara
e. Program kemitraan dengan Yayasan Al-Mufidah
Provinsi Sulawesi Utara
f. Program kemitraan dengan Paguyuban Juang
Kencana Provinsi Sulawesi Utara
g. Program kemitraan dengan Wanita KGPM
(Kerapatan Gereja Protestan Minasa)
h. Program Kemitraan dengan berbagai instansi,
LSOM terkait
6. Melakukan penguatan program melalui surat
Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tentang Intensifikasi Program KB
Nasional di Provinsi Sulawesi Utara
7. Memanfaatkan kegiatan World Ocean
Conference (WOC) 2009 sebagai momentum
penggerak kepedulian terhadap program KB
- PENUTUP
Demikianlah rencana aksi BKKBN Provinsi
Sulawesi Utara yang sudah , sedang dan akan dilaksanakan kedepan dalam rangka
meningkatkan upaya-upaya membangun program KB di Provinsi Sulawesi Utara,
sebagai langkah-langkah menindak lanjuti hasil-hasil SDKI tahun 2007.
Kami
menyadari bahwa berbagai masalah dan tantangan program masih akan menjadi
bagian dari perjuangan dalam menggerakkan kembali denyut program KB di
Kabupaten/Kota.
Untuk
itu kami senantiasa memohon bimbingan dan arahan dari berbagai pihak agar semua
rencana kegiatan tersebut dapat terlaksana dan membuahkan hasil sesuai dengan
apa yang diharapkan, demi mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Provinsi
Sulawesi Utara.
Semoga !!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar